Terbongkarnya Sandiwara Besar Perwakilan Instansi Pemberi Izin di Priok

Jakarta - Terungkap hal menarik dari terkuaknya praktik suap dan karut marut perizinan barang impor di Tanjung Priok yang dipicu dari sidak Presiden Jokowi bulan Juni lalu. Ada temuan polisi yang sekaligus membongkar sandiwara besar di depan Presiden Jokowi.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap terkait izin masuk barang impor di Tanjung Priok. Dua orang dari pihak Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan sisanya merupakan pengusaha yang menyogok.

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi Presiden Jokowi di Priok pada pertengahan Juni lalu. Saat itu Jokowi marah besar karena waktu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan itu sangat lama.

Jokowi menyoroti sejumlah hal, mulai dari waktu bongkar muat lama sampai panjangnya lapisan birokrasi yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin keluar. Ada 18 instansi pemberi rekomendasi izin.

Namun ternyata, apa yang disaksikan sang kepala negara di Priok belum meliputi seluruh fenomena. Rupanya, pada saat Jokowi melakukan inspeksi, para instansi yang memberikan rekomendasi izin ini melakukan pembenahan kilat nan sesaat. Gerai pemberian izin yang setiap harinya kosong melompong, sengaja dihuni petugas, karena tahu akan ada kunjungan Presiden.

"Kemarin itu kan sandiwara besar saja, kasihan Presiden. Coba kita lihat hari ini ada nggak orangnya. Sekarang coba ke Priok ada nggak orangnya. Sekarang kalian ke Priok, ada nggak orang-orang yang kemarin. Ini saya foto, ini kan kacau. Ini hari ini. Sudah dimarah-marahin Presiden masih kayak begini," ujar Dirut Pelindo RJ Lino, Kamis (18/6), sehari setelah kunjungan Presiden.

Tentu saja, instansi-instansi yang memberikan izin rekomendasi barang impor itu seharusnya menyediakan kantor perwakilan yang aktif di pelabuhan. Dengan begitu, para pengusaha cukup mengurus segala sesuatunya di Priok, tak perlu bergerak jauh ke kantor di pusat.

Dan apa yang dikeluhkan pihak Pelindo itu benar-benar terungkap ketika penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyidikan. Kapolda Irjen Tito Karnavian mengatakan, penyidik mendapati kantor perwakilan instansi-instansi itu kosong, sehingga membuat pengusaha harus mengurus ke kantor pusat.

"Karena perwakilan dari 18 kemeterian itu tidak ada di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga importir ini harus kesana-kemari urus izin, panjang jadinya," kata Tito, Rabu (29/7) kemarin.

Jadi Celah untuk Suap

Setelah diselidiki Satgas Polda Metro Jaya, ternyata permasalahan banyak muncul dari proses pengurusan izin itu. Banyaknya perizinan dan lambannya kepengurusan perizinan di kementerian tersebut pun memunculkan celah-celah untuk praktik suap.

"Kita dapat info ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini yang dalam arti untuk meminta uang. Ada yang minta uang agar izinnya bisa cepat selesai diurus. Kasihan yang nggak punya jalur dan itu melibatkan beberapa calo," kata Tito.

Bagi pengusaha yang sudah memiliki 'jalur khusus' di kementerian, masalah perizinan bisa diurus secepat kilat. "Ada pengusaha yang sudah tahu bisa bayar, barangnya masuk dulu, kemudian dia bayar sehingga barang itu keluar. Harusnya enggak boleh itu, ada izin dulu, baru barang masuk pelabuhan," katanya.

Di sinilah polisi melihat adanya ladang untuk melakukan tindak pidana penyuapan, gratifikasi hingga pemerasan. Hal ini, banyak ditemukan di Kementerian Perdagangan, khususnya di Ditjen Daglu.

"Itu lebih banyak terjadi di Kemendag tapi kita akan mencari kemungkinan di kementerian lain yang 17. Khususnya di Ditjen Daglu, nah kita lihat ini ada melibatkan beberapa oknum yang jadi calo maupun oknum eksternal yang jadi calo. Melalui calo, calo luar masuk lewat calo dari dalam, dimintai uang, barang itu keluar," tutur Tito.